JENDELAISLAM.ID – Hj. Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid mengingatkan bahwa salah satu warisan besar KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah menggunakan kekuasaan untuk melayani masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.
“Salah satu warisan penting Gus Dur yang ingin saya sampaikan adalah keberaniannya menggunakan kekuasaan untuk melayani masyarakat, bukan untuk melayani dirinya sendiri. Gus Dur memahami bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan alat untuk memanipulasi aturan atau merugikan rakyat,” ujar Yenny Wahid.
Hal ini disampaikan pada acara Haul ke-15 Gus Dur di Pondok Pesantren Ciganjur, Jakarta Selatan, pada Sabtu (21/12/2024) malam.
Menurut Yenny yang juga sebagai Ketua Pelaksana Haul ke-15, Gus Dur memegang prinsip tasharruf al-Imam ala ar-ra’iyyah manuthun bi al-maslahah. Artinya, kebijakan pemerintah harus didasarkan pada kemaslahatan yang ada di masyarakat.
Dalam konteks ini, lanjutnya, Gus Dur memiliki perhatian besar terhadap kehidupan rakyat kecil. Ia mencontohkan saat Gus Dur menaikkan gaji pegawai negeri karena memahami betul bahwa banyak rakyat yang hidupnya susah.
Kebijakan Gus Dur selama memimpin adalah untuk kepentingan masyarakat bukan untuk mempertahankan kekuasaan. “Inilah yang seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi para pemimpin hari ini,” ujarnya.
Putri kedua Gus Dur ini juga menyampaikan, saat ini kondisi Indonesia sedang menghadapi tantangan ekonomi, dengan harga kebutuhan pokok yang melonjak, daya beli menurun, dan semakin banyaknya masyarakat yang tergerus dari kelas menengah.
“Para ekonom menganalisa bahwa konsumsi domestik adalah penopang terbesar laju ekonomi Indonesia, tetapi justru saat ini ada rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%,” jelasnya.
Oleh karena itu, Yenny mempertanyakan kebijakan tersebut mengingat beberapa negara lain justru memberikan bantuan tunai kepada rakyatnya, seperti Vietnam yang menurunkan pajak dan mengurangi jumlah pejabat negara.
“Jika Gus Dur masih ada, saya yakin beliau akan berdiri bersama rakyat kecil dan mengatakan: Hentikan rencana ini. Prioritaskan kesejahteraan rakyat, bukan hanya angka-angka di atas kertas!” tegasnya.
Dari sinilah, menurutnya, penting membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat dan mengurangi angka korupsi. “Turunkan angka korupsi, bukan malah rakyat yang harus dibebani,” tandasnya.***
Sumber: NU Online
