JENDELAISLAM.ID – Kepala Badang Litbang dan Diklat Kementerian Agama (Kemenag), Suyitno, mengangkat peran penting Kemenag dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya melalui program Moderasi Beragama dan upaya merawat kerukunan antar umat beragama.
Pada SDGs Center Conference 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Rabu (12/6/2024), Suyitno menegaskan bahwa pembahasan mengenai pembangunan bidang agama merupakan hal yang tak pernah berakhir.
Menurutnya, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2023 menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya, mencapai 76,024, yang mencerminkan kondisi Indonesia yang stabil.
“Kerukunan adalah modal sosial yang tak ternilai harganya untuk membangun negara. Konflik atas nama agama dapat merusak hubungan dalam pembangunan,” ujarnya.
Meskipun demikian, Suyitno juga mengakui bahwa pembangunan di bidang agama dan pendidikan keagamaan masih minim.
Oleh karena itu, Balitbang Diklat Kemeng sedang merumuskan standar nasional untuk pembangunan bidang agama, dengan harapan standar ini akan memberikan panduan yang jelas untuk membangun sarana, moderasi beragama, serta layanan keagamaan.
Lebih lanjut, Suyitno menyoroti pentingnya Penguatan Moderasi Beragama (PMB) lintas K/L, yang diatur dalam Perpres No. 58 tahun 2023. Menurutnya, semua instansi pemerintah harus memiliki program dan anggaran terkait PMB.
Kemenag sendiri telah mengadakan Rakornas Penguatan Moderasi Beragama yang melibatkan berbagai instansi, termasuk Kesbangpol provinsi, untuk memperluas pemahaman bahwa PMB adalah tanggung jawab bersama.
Moderasi beragama, kata Suyitno, tidak hanya tentang agama semata, tetapi juga melibatkan wawasan kebangsaan, kearifan lokal, dan mendukung agenda nasional seperti Asta Cita.
Amich Alhumami, Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, menambahkan bahwa isu-isu keagamaan telah terintegrasi dalam dokumen perencanaan nasional, dengan fokus pada pembangunan manusia di Indonesia.
Hal ini mencakup praktek sosial yang mengacu pada doktrin-doktrin keagamaan serta respons terhadap isu lingkungan hidup dalam konteks pembangunan berkelanjutan.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati, serta Guru Besar Universitas Indonesia Bambang Brodjonegoro.***
Sumber Teks & Foto: Kemenag
