JENDELAISLAM.ID – Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, melakukan kunjungan ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta.
Saat tiba di kantor PBNU, Hilman disambut oleh Katib Syuriyah PBNU, KH Nurul Yaqin Ishaq, KH Faiz Syukron Makmun, dan KH Sarmidi Husna. Turut hadir juga Ketua PBNU Ishfah Abidal Aziz dan Hasanuddin Ali. Arsad Hidayat, Direktur Bina Haji, juga mendampingi Hilman Latief.
Pertemuan ini bertujuan untuk membahas isu-isu terkini terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445H/2024M di Arab Saudi bersama pengurus PBNU. Dirjen PHU, Hilman Latief, mengungkapkan bahwa rencana penerapan skema baru dalam penyelenggaraan ibadah haji memerlukan masukan dan saran dari tokoh dan ulama Islam. Sebelumnya, Hilman juga telah bertemu dengan jajaran MUI Pusat.
“Hal yang kami sampaikan dalam kunjungan kami ke kantor PBNU adalah tentang rencana penerapan skema baru dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini,” ujar Hilman Latief pada Kamis (23/5/2024).
“Hal yang penting adalah memberikan penjelasan kepada Ormas NU mengenai skema murur (mabit di bus) di Muzdalifah dan tanazul ke hotel saat di Mina, yang akan diterapkan pada sebagian jamaah haji Indonesia tahun ini,” tambahnya.
Hilman menjelaskan bahwa penambahan kuota sebanyak 20.000 dari kuota awal 221.000 menjadi 241 ribu jamaah, membutuhkan skema khusus mengingat tidak adanya penambahan ruang (space) di area Muzdalifah dan Mina.
Skema tersebut diadopsi untuk mengatasi penumpukan jamaah haji di Muzdalifah karena pembangunan toilet dalam jumlah besar di sana, serta pemindahan 27.000 jemaah haji dari Mina Jadid ke area Muzdalifah.
Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah melakukan pertemuan dengan semua pemangku kepentingan layanan di Armuzna. Salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah mendukung ide dan gagasan murur jamaah Indonesia saat mabit di Muzdalifah.
“Kami mengadopsi skema murur sebagai tindakan antisipatif terhadap kepadatan di Muzdalifah, di mana jamaah akan langsung menuju Mina dari Arafah tanpa turun dari bus,” tegas Hilman.
Selain itu, saat berada di Mina, jamaah akan dikembalikan (tanazul) ke hotelnya di Makkah, terutama mereka yang berasal dari wilayah Raudlah dan Syissah. Ini dilakukan untuk menghindari kepadatan di tenda Mina dan keterbatasan fasilitas toilet.
“Skema ini diambil untuk mengurangi kepadatan dan memberikan kenyamanan bagi jamaah haji, khususnya lansia, di tenda Mina. Sebagian jamaah haji akan dikembalikan ke hotelnya di Makkah,” jelas Hilman.
Katib Syuriyah PBNU, KH Faiz Syukron Makmun, menyatakan bahwa skema baru penyelenggaraan ibadah haji ini akan segera disampaikan kepada Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, untuk dibahas bersama guna mencari solusi hukumnya oleh tokoh dan ulama NU secara internal.***
Sumber Teks & Foto: Kemenag
